Delapantour.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet. Ia menegaskan, kredit Himbara dijamin negara sehingga dinilai aman bagi perbankan.
Dony menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Menurut dia, kredit yang memperoleh jaminan negara justru termasuk pembiayaan dengan tingkat keamanan tinggi.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony. Ia menilai bank tidak perlu mengkhawatirkan risiko gagal bayar karena pinjaman tersebut memiliki jaminan dari negara.
Kredit Himbara Dijamin Negara dan Berjalan B2B
Dony juga meluruskan anggapan bahwa Himbara secara langsung mendanai program pemerintah. Ia menjelaskan, skema pendanaan yang dilakukan bank-bank tersebut berjalan dengan pendekatan business to business (B2B).
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony. Dengan skema tersebut, penyaluran pembiayaan tetap mengikuti mekanisme kredit yang berlaku di perbankan.
Ia menambahkan, PT Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya mengajukan pinjaman kepada Himbara. Pinjaman itu memperoleh jaminan negara, sehingga Dony kembali menekankan aspek keamanan pembiayaan tersebut bagi bank penyalur.
Pinjaman Agrinas Mencapai Rp240 Triliun
Agrinas Pangan sebelumnya mendapatkan kucuran dana Rp240 triliun dari Himbara. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Pinjaman itu memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Besaran pinjaman dan skema angsuran tersebut menjadi bagian dari pembiayaan program yang melibatkan fasilitas kredit perbankan. Karena itu, pelaksanaan pembayaran akan mengikuti ketentuan serta proses verifikasi yang telah ditetapkan.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Pembayaran cicilan pinjaman dijadwalkan setelah mendapatkan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Verifikasi tersebut menjadi tahapan sebelum pembayaran angsuran pertama dilakukan.
KDKMP dikabarkan memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai. Fasilitas itu diarahkan untuk mendukung aktivitas gerai dalam skema koperasi pangan.
Dony memastikan penyaluran kredit tetap mengacu pada pola pembiayaan normal. Dengan adanya jaminan negara dan proses verifikasi, pemerintah menilai pembiayaan tersebut tidak serta-merta meningkatkan risiko kredit macet bagi Himbara.
Kirim