delapantour.com – Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dividen perusahaan BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak diperhitungkan sebagai penerimaan negara dalam APBN 2026 maupun 2027. Menurutnya, dana tersebut akan dikelola Danantara untuk proyek dan investasi.
Suahasil menyampaikan hal itu saat menjelaskan proses penyelesaian pelaksanaan APBN 2026 sekaligus persiapan APBN 2027. Ia mengatakan, dalam kerangka kedua tahun anggaran tersebut, dividen Danantara belum masuk dalam perhitungan penerimaan.
"Saya sedang merampungkan (pelaksanaan APBN) 2026 dan (mempersiapkan APBN) 2027. Jadi, dividen itu tidak ada dalam APBN 2026 maupun 2027," ujar Suahasil dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Television bersama jurnalis Haslinda Amin yang ditayangkan Jumat (2/10).
Pernyataan tersebut menegaskan posisi yang disampaikan pemerintah untuk dua tahun anggaran itu. Artinya, dalam penjelasan Suahasil, dividen BUMN yang dikelola Danantara tidak dihitung sebagai sumber penerimaan APBN 2026 maupun APBN 2027. Ia sekaligus menjelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut diarahkan melalui Danantara untuk keperluan investasi.
Dividen Danantara diarahkan untuk investasi
Suahasil membedakan tujuan penggunaan dana Danantara dari belanja yang dibiayai APBN. Ia menjelaskan, dividen yang dikelola Danantara digunakan untuk investasi, sedangkan APBN diarahkan untuk mendanai pelayanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Menurut Suahasil, Danantara mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk mendukung proyek serta investasi lebih lanjut. Karena itu, dividen tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan APBN 2026 dan 2027 dalam penjelasan yang ia sampaikan.
Pemisahan tujuan itu menjadi inti penjelasan Suahasil mengenai posisi dividen. Dana yang dikelola Danantara, sebagaimana ia paparkan, digunakan untuk kegiatan proyek dan investasi. Sementara itu, anggaran negara tetap menjalankan fungsi pembiayaan kebutuhan publik. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut memiliki peran yang berbeda dalam kerangka yang dijelaskan pemerintah.
"Danantara melakukan hal yang baik bagi negara. Mereka mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk proyek serta investasi lebih lanjut," kata Suahasil.
Ia juga berharap Danantara dapat mengelola dana secara efisien dan menarik investasi dari sektor swasta. Suahasil menyebut Danantara sebagai sovereign wealth fund dan investment fund yang diharapkan dapat berkomunikasi dengan komunitas investasi.
Harapan tersebut berkaitan dengan peran Danantara sebagai lembaga investasi. Suahasil menekankan pentingnya kemampuan Danantara untuk berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas investasi, di samping mengelola dana secara efisien. Ia tidak merinci proyek tertentu atau jumlah investasi yang akan dilakukan, tetapi menyebut penggunaan dividen untuk proyek dan investasi lebih lanjut.
"Kami berharap karena mereka juga merupakan sovereign wealth fund dan investment fund, mereka dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas investasi," ujarnya.
Kemungkinan kontribusi pada 2028 belum dipastikan
Dalam wawancara itu, Suahasil ditanya apakah kontribusi dividen Danantara masih mungkin masuk ke APBN 2028. Ia tidak memastikan rencana tersebut dan menyebut kemungkinan itu masih bersifat hipotetis.
Jawaban itu membatasi kepastian yang diberikan Suahasil pada APBN 2026 dan 2027. Untuk tahun 2028, ia tidak menyampaikan keputusan atau kepastian bahwa dividen Danantara akan menjadi penerimaan anggaran. Karena itu, kemungkinan yang ditanyakan belum dapat diperlakukan sebagai rencana yang sudah ditetapkan.
"Nah, kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda. Itu masih hipotetis," jawabnya. Dengan demikian, keterangan Suahasil hanya menegaskan posisi untuk APBN 2026 dan 2027, tanpa memberikan kepastian mengenai tahun anggaran setelahnya.
Ia menjelaskan pemerintah membagi peran antara APBN dan Danantara. APBN menjadi instrumen untuk membiayai kebutuhan publik, sementara Danantara mengelola aset dan investasi negara. Suahasil menggambarkan keduanya sebagai dua instrumen yang dimiliki Indonesia dan Presiden Prabowo.
Gambaran tersebut memperjelas perbedaan fungsi yang ia sampaikan: APBN menopang pembiayaan layanan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan Danantara mengelola aset serta investasi. Dalam konteks dividen BUMN, Suahasil menempatkan dana yang dipertahankan Danantara pada fungsi investasi, bukan sebagai penerimaan dalam APBN 2026 dan 2027.
"Bayangkan Indonesia dan Presiden Prabowo memiliki dua senjata. Satu adalah APBN, yang lainnya adalah Danantara," kata Suahasil.
Ia melanjutkan, Danantara merupakan konsolidasi aset negara yang harus bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan. Penjelasan tersebut menempatkan pengelolaan dividen BUMN dalam fungsi investasi Danantara, terpisah dari fungsi APBN untuk membiayai layanan dan kebutuhan publik.
Pemerintah tetap menargetkan defisit di bawah 3 persen
Di luar pembagian peran tersebut, Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut batas itu sebagai salah satu simbol disiplin fiskal Indonesia.
Komitmen mengenai defisit itu disampaikan bersama penjelasan tentang peran APBN dan Danantara. Suahasil menyatakan bahwa APBN tetap digunakan untuk kebutuhan publik, sementara pengelolaan dividen oleh Danantara diarahkan pada investasi. Ia tidak menyebut perubahan pada target defisit dalam keterangannya.
Persoalan setoran dividen BUMN yang dikelola Danantara sebelumnya sempat menjadi polemik. Pada akhir Agustus, Purbaya, yang kala itu masih menjabat sebagai menteri keuangan, menyatakan setoran sekitar Rp120 triliun dari Danantara akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
"Udah dibahas (wacana pengembalian sebagian dividen sebagai cadangan APBN), udah dipastikan, tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim, itu aja. Sekitar Rp120 triliun," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Purbaya menyebut nilai Rp120 triliun tersebut merupakan angka yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia juga pernah mengatakan Danantara keberatan terhadap rencana setoran dividen ke kas negara. Pernyataan itu menjadi bagian dari polemik mengenai penggunaan dividen, sementara Suahasil kemudian menegaskan dividen tersebut tidak masuk dalam perhitungan APBN 2026 maupun 2027.
Dengan demikian, keterangan Suahasil memberikan penegasan terbaru mengenai posisi dividen Danantara dalam dua APBN tersebut, di tengah pernyataan sebelumnya mengenai rencana setoran. Untuk APBN 2028, ia belum memberi kepastian. Sementara itu, penggunaan dividen yang dikelola Danantara dijelaskan sebagai dukungan bagi proyek dan investasi.
