Delapantour.com – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menguji sejumlah inovasi keuangan digital melalui regulatory sandbox. Pengujian itu mencakup tokenisasi emas, surat berharga negara (SBN), manfaat properti, hingga stablecoin.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan proses tersebut tidak hanya menilai kecanggihan teknologi. OJK juga melihat dampak inovasi serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Tidak hanya melihat inovasi itu canggih secara teknologi, tapi apakah teknologi itu berdampak dan terutama dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Friderica dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).
Regulatory sandbox OJK menguji beragam inovasi
Friderica menjelaskan, OJK menggunakan regulatory sandbox untuk menguji kesiapan berbagai model inovasi keuangan digital. Mekanisme ini menjadi ruang pengujian sebelum inovasi masuk ke tahap implementasi yang lebih luas.
Selain tokenisasi emas dan SBN, OJK menguji tokenisasi manfaat properti, crypto asset fund, kustodian aset keuangan digital, serta stablecoin. Setiap inovasi memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Karena itu, OJK menilai beberapa aspek secara menyeluruh.
“Melalui sandbox kita menguji berbagai inovasi seperti tokenisasi emas, surat berharga negara, manfaat properti, crypto asset fund, kustodian aset keuangan digital dan stablecoin untuk menilai kesiapan teknologi, kelayakan model bisnis, pengelolaan risiko dan satu kata yang tidak boleh ditinggalkan, pelindungan konsumen,” kata Friderica.
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa OJK tidak menempatkan aspek teknologi sebagai satu-satunya ukuran. Kelayakan model bisnis dan pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dalam proses pengujian.
Inovasi yang lulus perlu jalur implementasi
Menurut Friderica, inovasi yang lulus regulatory sandbox masih membutuhkan jalur implementasi yang jelas. Dengan demikian, hasil pengujian dapat berlanjut ke penerapan yang memiliki arah dan landasan yang lebih terukur.
OJK menyiapkan empat fondasi untuk mendukung tahap tersebut. Fondasi itu mencakup peta jalan atau roadmap sebagai arah, pengaturan sebagai landasan, infrastruktur sebagai penopang operasional, serta kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Bagi inovasi yang dinyatakan lulus, kita harus menyiapkan jalur implementasi yang jelas, melalui empat fondasi yang selaras, yakni roadmap sebagai arah, pengaturan sebagai landasan, dan juga infrastruktur sebagai penopang operasional, serta tentu saja kerja sama lintas kementerian dan lembaga sebagai penggerak utama,” ujarnya.
Pasar sekunder dan perlindungan konsumen
OJK juga memandang pengembangan pasar sekunder sebagai bagian penting dari implementasi inovasi keuangan digital. Pasar sekunder dapat mendukung keberlanjutan transaksi setelah suatu produk atau aset masuk ke tahap penerapan.
Namun, pengembangan tersebut membutuhkan sejumlah dukungan. Penyimpanan aset harus berlangsung secara aman dan transparan. Selain itu, pelaku pasar memerlukan informasi yang transparan serta sistem transaksi yang andal.
Perlindungan konsumen tetap menjadi perhatian utama dalam seluruh proses tersebut. Karena itu, kesiapan teknologi perlu berjalan bersama pengelolaan risiko, kejelasan informasi, dan infrastruktur yang mendukung keamanan transaksi.
Friderica menyampaikan bahwa keberhasilan sandbox dapat membentuk ekosistem keuangan digital yang produktif. Ekosistem itu diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan dan investasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia.
Dengan demikian, pengujian tokenisasi aset dan stablecoin tidak berhenti pada tahap inovasi teknologi. OJK juga mengarahkan proses tersebut agar memiliki manfaat yang jelas, perlindungan konsumen yang memadai, serta jalur penerapan yang dapat mendukung perkembangan sektor keuangan digital.
